AD/ART Dan Peraturan Organisasi

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ADART)

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)

ANGGRAN DASAR

PEMBUKAAN

Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencetuskan ide – ide pembaharuan yang didasari pada militansi dan idealisme sebagaimana dibuktikan pada tahun 1908 dengan momentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tahun 1973 terbentuk KNPI melalui deklarasi pemuda, serta tahun 1998 dengan semangat kejuangan yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik dengan lahirnya era reformasi.

Bahwasanya Kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik.

Generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas

Tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan landasan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan militansi serta idealisme, serta menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik.

Sadar sepenuhnya akan panggilan sejarah, potensi, peranan, dan tanggung jawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda Indonesia dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI.
  2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas

KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Tujuan

KNPI memiliki tujuan sebagai berikut :

  1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional;
  3. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

BAB IV

STATUS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Status

Status KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP di Indonesia.

Pasal 6

Sifat

KNPI bersifat terbuka dan independen.

Pasal 7

Fungsi

KNPI memiliki fungsi, sebagai berikut :

  1. Sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional
  2. Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan bertanggungjawab, guna terjaminnya proses regenerasi kesinambungan masa depan bangsa;
  3. Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

BAB V

U S A H A

Pasal 8

Berdasarkan azas, tujuan, status, sifat dan fungsinya maka KNPI sebagai wadah berhimpun

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP memiliki usaha sebagai berikut :

  1. Membina dan menjalin komunikasi diantara berbagai komponen kepemudaan yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP dan jenjang structural kepengurusan KNPI melalui serangkaian program komunikasi dan kerjasama;
  2. Menggalang kerjasama antar pemuda, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional, melalui program kepedulian dan kemitraan secara aktif terhadap berbagai dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dalam rangka menciptakan ketahanan nasional dan perdamaian dunia;
  3. Mengembangkan dan meningkatkan integritas moral, jatidiri bangsa dan semangat patriotisme di kalangan pemuda dan masyarakat;
  4. Memelihara dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui usaha pengembangan kualitas sumberdaya pemuda, tingkat partisipasi dalam pembangunan, serta komunikasi diantara sesama pemuda dan potensi nasional lainnya;
  5. Melaksanakan upaya-upaya agregasi dan artikulasi terhadap berbagai aspirasi, dan kepentingan pemuda;
  6. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi pemuda dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 9

  1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah anggota KNPI;
  2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP yang mengakui eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda serta wadah perekat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia;
  3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI

BAB VII

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 10

Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Kongres KNPI, Musyawarah Daerah KNPI Propinsi, Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI.

Pasal 11

Hirarki dan Kedudukan Organisasi

  1. KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) dan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), berkedudukan di Ibukota Negara;
  2. KNPI Daerah Provinsi terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi;
  3. KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
  4. Kecamatan/ Distrik KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kecamatan/ Distrik dan Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Kecamatan/ Distrik berkedudukan di Ibukota Kecamatan/ Distrik.

Pasal 12

Kepemimpinan

  1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD) KNPI Propinsi, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI)
  2. Dewan Pengurus KNPI mempunyai hubungan hirarki dan vertikal dari pusat sampai Kecamatan/Distrik
  3. Untuk membantu tugas Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), dibentuk Badan-Badan Khusus.
  4. Untuk membantu tugas Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) di luar negeri, dibentuk Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri

Pasal 13

Majelis Pemuda Indonesia

  1. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) merupakan forum koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP yang berhimpun di KNPI
  2. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) hanya memiliki Sifat Koordinasi dimasing-masing tingkatan KNPI

Pasal 14

Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri

  1. Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri adalah badan Koordinasi DPP KNPI di Luar Negeri.
  2. Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri dibentuk untuk mengkoordinir Pemuda warga Negara Indonesia yang berdomisili dan beraktifitas di luar negeri.
  3. Masa jabatan Pengurus Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Pengurus Pusat KNPI.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Permusyawaratan dan Rapat-Rapat

  1. Jenis-jenis Permusyawaratan dan Rapat-Rapat:
    1. Kongres;
    2. Kongres Luar Biasa; 
  2. Rapat Pimpinan Paripurna Nasional;
  3. Rapat Kerja Nasional;
  4. Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Provinsi;
  5. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Provinsi;
  6. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
  7. Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Provinsi;
  8. Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Kabupaten/Kota;
  9. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Kabupaten/Kota;
  10. Rapat Pimpinan Dearah Kabupaten/Kota;
  11. Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Kabupaten/Kota;
  12. Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI (Muscam KNPI);
  13. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan/Distrik KNPI (Muslubcam KNPI);
  14. Rapat Kerja Kecamatan/Distrik KNPI (Rakercam KNPI);
  15. Rapat Kerja KNPI Kecamatan/Distrik;
  16. Musyawarah KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri;
  17. Musyawarah Luar Biasa KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri;
  18. Rapat Pimpinan KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri;
  19. Rapat Kerja KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri
  20. Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dewan Pengurus sesuai tingkatan, dapat mengadakan Rapat-Rapat yaitu ;
  21. Rapat Pleno Dewan Pengurus;
  22. Rapat Harian Dewan Pengurus;
  23. Rapat Bidang Dewan Pengurus;
  24. Rapat Koordinasi dan atau Konsultasi;
  25. Rapat Rapat Khusus Lainnya.

Pasal 16

K o n g r es

  1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi KNPI;
  2. Kongres merupakan musyawarah utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP tingkat Nasional yang berhimpun di KNPI dan DPD KNPI Tingkat Provinsi.
  3. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
  4. Kongres berwenang :
    1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    2. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia;
    3. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), serta kebijakan – kebijakan organisasi lainnya;
    4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pengurus Pusat KNPI;
    5. Memilih dan menetapkan Anggota Formatur
    6. Menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia
    7. Merekomendasikan waktu dan tempat tuan rumah kongres
    8. Penyelenggara dan Penanggungjawab Kongres adalah Dewan Pengurus Pusat KNPI
    9. Rancangan Materi Kongres ditetapkan pada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 17

Kongres Luar Biasa

  1. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 17 ayat (3) dan dinamakan Kongres Luar Biasa Pemuda/KNPI
  2. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI;
  3. Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Tingkat Nasional yang berhimpun, dan Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.
  4. Kongres Luar Biasa berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI pada periodisasi berjalan serta kebijakan organisasi strategis lainnya yang dianggap penting dan mendesak.

Pasal 18

Rapat Pimpinan Paripurna Nasional

  1. Rapat Pimpinan Paripurna Nasional merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Kongres;
  2. Rapat Pimpinan Paripurna Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periodesasi kepengurusan;
  3. Rapat Pimpinan Paripurna Nasional berwenang :
    1. Menetapkan rancangan materi Kongres KNPI
    2. Menetapkan peserta Kongres KNPI;
    3. Menetapkan Waktu dan tempat Kongres KNPI
  1. Rapat Pimpinan Paripurna Nasional diadakan selambat -lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
  2. Rapat Pimpinan Paripurna Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 19

Musyawarah Daerah KNPI Provinsi

  1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertnggi KNPI ditingkat Provinsi;
  2. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi merupakan musyawarah utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP tingkat Provinsi yang berhimpun di KNPI dan DPD KNPI Tingkat Kabupaten/Kota.
  3. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
  4. Musyawarah Provinsi berwenang : Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi, Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja KNPI Provinsi dan Organisasi (P2KPO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (P2KNO); Memilih dan Menetapkan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; Memilih dan menetapkan Anggota Formatur Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Provinsi. Merekomendasikan waktu dan tempat tuan rumah Musyawarah Daerah KNPI Provinsi.
  5. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
  6. Materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi disiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi.

Pasal 20

Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi

  1. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 19 ayat (3) dan dinamakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Pemuda/KNPI Provinsi; 
  2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi dapat diadakan apabila Ketua DPD KNPI Provinsi melanggar AD/ART KNPI;
  3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi diadakan atas permintaan tertulis dari : Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi yang berhimpun, dan; Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Musdalub KNPI Provinsi dikonsultasikan kepada DPP KNPI.
  4. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi pada Periodesasi berjalan.

Pasal 21

Rapat Pimpinan Daerah Provinsi

  1. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Musyawarah Daerah KNPI Provinsi;
  2. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali alam satu periodesasi kepengurusan;
  3. Rapat Pimpinan Daerah Propinsi berwenang :
    1. Menyiapkan rancangan materi Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Provinsi
    2. Menetapkan peserta Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Provinsi;
    3. Menetapkan waktu dan tempat Pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi
  1. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi.
  2. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.

Pasal 22 

Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota

  1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kabupaten/Kota;
  2. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota merupakan musyawarah utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP tingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun di KNPI dan DPD KNPI Tingkat Kabupaten/Kota.
  3. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
  4. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota berwenang : Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/ Kotamadya; Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja KNPI Kabupaten/Kota dan Organisasi (P2K2O) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (P2KPO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (P2KNO); Memilih dan Menetapkan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Memilih dan menetapkan Anggota Formatur; Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/ Kota.
  5. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
  6. Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan melalui Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota

  1. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat (3) dan dinamakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Pemuda/KNPI Kabupaten/Kota
  2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabila Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota melanggar AD/ART KNPI;
  3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota diadakan atas permintaan secara tertulis dari : Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun, dan; Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus KNPI Kecamatan/ Distrik; Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada DPD KNPI Propinsi.
  4. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota pada Periodesasi berjalan.

Pasal 24

Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

  1. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
  2. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periodesasi kepengurusan;
  3. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang :
    1. Menyiapkan rancangan materi Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kabupaten/Kota
    2. Menetapkan peserta Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kabupaten/Kota;
  1. Rapat Pimpinan Dearah Kabupaten/Kota diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPi Kabupaten/Kota.
  2. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 25 

Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI

  1. Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kecamatan/ Distrik;
  2. Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
  3. Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI berwenang: Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan/ Distrik; Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kecamatan/ Distrik dan Organisasi (P2KCO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Kabupaten/Kotamadya dan Organisasi (P2KKO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (P2KPO) serta Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (P2KNO); Memilih dan Menetapkan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI; Memilih dan menetapkan Anggota Formatur; Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan/ Distrik
  4. Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik KNPI;
  5. Materi Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI disiapkan melalui Musyawarah Pimpinan Paripurna Kecamatan/ Distrik.

 Pasal 26

Musyawarah Kecamatan/ Distrik Luar Biasa KNPI

  1. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Kecamatan/ Distrik Luar Biasa KNPI rapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat (3) dan dinamakan Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI
  2. Musyawarah Kecamatan/ Distrik Luar Biasa KNPI dapat diadakan apabila Ketua Pengurus Kecamatan/ Distrik melanggar AD/ART KNPI;
  3. Musyawarah Kecamatan/ Distrik Luar Biasa KNPI diadakan atas permintaan secara tertulis dari: Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kecamatan/Distrik yang berhimpun, dan; Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa KNPI dikonsultasikan kepada DPD KNPI Kabupaten/Kota.
  4. Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa KNPI berwenang untuk memilih Ketua Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI pada Periodisasi berjalan.

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 27

Rapat Kerja Nasional

  1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Kongres, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat KNPI;
  2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periodisasi kepengurusan KNPI;
  3. Rapat Kerja Nasional diadakan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus Pusat KNPI

Pasal 28

Rapat Kerja Daerah KNPI Propinsi

  1. Rapat Kerja Daerah KNPI Propinsi diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Propinsi, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi;
  2. Rapat Kerja Daerah KNPI Propinsi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periodisasi kepengurusan KNPI Propinsi;
  3. Rapat Kerja Daerah KNPI Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi.

Pasal 29

Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota

  1. Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
  2. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periodisasi kepengurusan KNPI Kabupaten/Kota;
  3. Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota di selenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Rapat Kerja Kecamatan/ Distrik KNPI

  1. Rapat Kerja Kecamatan/ Distrik KNPI diadakan untuk menjabarkan hasil–hasil Ketetapan Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Kecamatan KNPI;
  2. Rapat Kerja Kecamatan/ Distrik KNPI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periodisasi kepengurusan Kecamatan/ Distrik KNPI;
  3. Rapat Kerja Kecamatan/ Distrik KNPI sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus Kecamatan KNPI.

BAB X

KEPENGURUSAN

Pasal 31

Dewan Pengurus Pusat

  1. Dewan Pengurus Pusat KNPI dipilih oleh Formatur Kongres
  2. Dewan Pengurus Pusat KNPI ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
  3. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
  4. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
  5. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota-anggota Departemen;
  6. Bila dimungkinkan, dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Pusat KNPI didukung beberapa Badan-Badan Khusus atau Lembaga Otonom;
  7. Jumlah Pengurus DPP KNPI terdiri dari 50% unsur keterwakilan OKP Tingkat Nasional secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan KNPI, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.

Pasal 32

Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

  1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah KNPI Provinsi;
  2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
  3. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
  4. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
  5. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota-anggota Departemen;
  6. Bila dimungkinkan, dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi didukung beberapa Badan-Badan Khusus atau Lembaga Otonom;
  7. Jumlah Pengurus DPD KNPI Provinsi terdiri dari 50% unsur keterwakilan OKP Tingkat Provinsi secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan KNPI, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.

Pasal 33

Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota

  1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
  2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
  3. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
  4. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
  5. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota-anggota Departemen;
  6. Bila dimungkinkan, dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota didukung beberapa Badan-Badan Khusus atau Lembaga Otonom;
  7. Jumlah Pengurus DPD KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari 50% unsur keterwakilan OKP Tingkat Kabupaten/Kota secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan KNPI, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. 

Pasal 34

Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik KNPI

  1. Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik atau sebutan KNPI dipilih oleh Formatur Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI
  2. Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
  3. Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik atau sebutan lain KNPI terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
  4. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
  5. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota-anggota Departemen;
  6. Jumlah Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI disesuaikan menurut potensi wilayah masing-masing.

BAB XI

MAJELIS PEMUDA INDONESIA

Pasal 35

Majelis Pemuda Indonesia

  1. Majelis Pemuda Indonesia bekerja secara kolektif dan bertugas penyelenggarakan pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya masing-masing;
  2. Pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian Majelis Pemuda Indonesia, sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan rapat-rapat;
  3. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan Pengurus KNPI serta para Ketua Umum OKP (ex-officio) sesuai tingkatannya;
  4. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus KNPI, terdiri dari: Majelis Pemuda Indonesia ditingkat Nasional, Majelis Pemuda Indonesia Provinsi ditingkat Provinsi; Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten/Kota; Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan/ Distrik ditingkat Kecamatan/ Distrik 

BAB XII

BADAN-BADAN KHUSUS/LEMBAGA OTONOM

Pasal 36

  1. Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan bila dimungkinkan, dapat membentuk Badan-Badan Khusus/Lembaga-Lembaga Otonom yang disesuaikan menurut kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi;
  2. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom adalah alat kelengkapan Dewan Pengurus KNPI ditingkatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang brorientasi pada pengembangan keahlian, minat/bakat dan profesi pemuda Indonesia yang tidak bertentangan dengan hakikat KNPI;
  3. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom dibentuk serta disahkan oleh Dewan Pengurus KNPI ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  4. Tugas dan kewajiban Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom diatur dalam ART KNPI.

BAB XIII 

ATRIBUT

Pasal 37

KNPI memiliki Lambang, Lagu dan atribut-atribut lainnya, yang diatur dalam ART KNPI.

BAB XIV

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 38

  1. Keuangan dan harta benda KNPI di semua tingkatan, dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
  2. Keuangan dan Harta benda KNPI di semua tingkatan diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan, Bantuan Perseorangan dan atau Instansi serta usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu;

BAB XVI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 40

  1. Pembubaran organisasi KNPI hanya dapat dilakukan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu;
  2. Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres atau Kongres Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah OKP Tingkat Nasional yang berhimpun di KNPI dan 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah DPD KNPI Tingkat Propinsi;
  3. Pengalihan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan, ditentukan lebih lanjut oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini. 

BAB XVII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 41

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
  2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII

P E N U T U P

Pasal 42

  1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Kongres XIV Pemuda/KNPI pada tanggal 24-28 Februari 2015 di Jayapura -Papua
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat-Syarat Keanggotaan

  1. Yang menjadi Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP yang telah mengajukan permohonan untuk berhimpun dan terdaftar secara sah sesuai persyaratan.
  2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah :
  3. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPKNO), dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya; Memiliki AD/ART organisasi, Akta Notaris Organisasi, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah pusat, surat keterangan berdomisili di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menyerahkan struktur komposisi kepengurusan organisasi kemasyarakatan pemuda disingkat OKP bersangkutan dari tingkat pusat sampai daerah; Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur dalam AD/ART OKP bersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun; Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP tingkat nasional yang memiliki jenjang struktur organisasi secara vertikal, serendah-rendahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota; OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan didalam Rapat Pimpinan Paripurna/ Daerah KNPI di setiap tingkatan.
  4. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah: Tingkat Nasional adalah OKP tingkat nasional yang telah memiliki jenjang kepengurusan lebih dari ½ kepengurusan OKP tingkat propinsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan tingkat provinsi serta terdaftar di DPD KNPI Provinsi; (Harus masuk di peraturan peralihan)
  5. Di tingkat Propinsi adalah OKP Nasional Tingkat Propinsi yang telah terbentuk minimal 3 (Tiga) tahun dan memiliki jenjang kepengurusan ½ tambah satu jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota Periode berjalan, serta terdaftar di DPD KNPI Kabupaten/Kota;Di tingkat Kabupaten/Kota adalah OKP Nasional tingkat Kabupaten/Kota yang telah terbentuk minimal 3 (tiga) tahun di Kabupaten/Kota bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan periode berjalan; Di tingkat Kecamatan/ Distrik adalah OKP Nasional tingkat Kecamatan/ Distrik yang telah terbentuk minimal 3 (tiga) tahun di Kecamatan/Distrik bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan OKP Tingkat Kabupaten/Kota; OKP Tingkat Kabupaten/Kota; Periodisasi masa bakti kepengurusan OKP bersangkutan belum berakhir sesuai dengan Surat Keputusan yang diatur oleh ketentuan masa bakti kepengurusan organisasi yang bersangkutan; OKP Tingkat Nasional yang tidak tunduk dan patuh terhadap AD/ART KNPI, maka akan diturunkan status keberhimpunannya dan atau dikeluarkan dari keberhimpunan KNPI
  6. OKP yang menjadi anggota keberhimpunan KNPI sesuai tingkatannya, wajib dilakukan verifikasi tentang pemenuhan syarat-syarat keanggotaannya oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres/ Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota/ Musyawarah Kecamatan Distrik;
  7. OKP yang berakhir masa bakti kepengurusannya sesuai Surat Keputusan internal organisasinya, dan sudah melampaui waktu minimal 1 (satu) tahun tidak melaksanakan Kongres/Muktamar/Munas dan atau sejenis permusyawaratan lainnya disemua tingkatan, maka keanggotaannya dicabut untuk sementara waktu oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat dimaksud dipenuhi;
  8. OKP yang dicabut keanggotaannya untuk sementara waktu tidak memiliki hak suara dalam musyawarah dan rapat-rapat, serta forum pengambilan keputusan KNPI lainnya sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat keanggotaannya dipenuhi;
  9. OKP yang diterima sebagai anggota keberhimpunan KNPI, dalam mengikuti musyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya, untuk pertama kalinya berstatus Undangan, dan untuk kedua kalinya sebagai Peninjau dan setelah melalui verifikasi kelayakan persyaratan dapat menjadi Peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara pada Kongres/Musyawarah Daerah berikutnya;
  10. OKP yang tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan KNPI, hanya berstatus sebagai Undangan dalam musyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya.

Pasal 2

Pengesahan Anggota

  1. Anggota yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 1 (satu) Anggaran Rumah Tangga dapat untuk disahkan.
  2. Pengesahan anggota dilakukan dengan jalan: Bagi calon anggota di Tingkat Pusat, disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI; Bagi calon anggota di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; Bagi calon anggota di tingkat Kabupaten/Kota, disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Bagi calon anggota di Tingkat Kecamatan, disahkan oleh Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

  1. OKP sebagai anggota keberhimpunan KNPI yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai pasal 1 (satu) Anggaran Rumah Tangga KNPI, mempunyai hak : Mendapatkan hak suara (dipilih dan memilih); Mendapatkan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul;
  2. Hak-hak lainnya secara organisatoris, setara dan seimbang sebagai anggota KNPI lainnya, antara lain terlibat dalam kepengurusan KNPI dan kegiatan-kegiatan KNPI, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program lainnya.
  3. OKP sebagai anggota keberhimpunan KNPI mempunyai kewajiban : Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi KNPi lainnya; Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi KNPI; Berperan aktif dalam program kegiatan keberhimpunan; Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program KNPI.

 Pasal 4

Pemberhentian dan Pembekuan Keanggotaan

  1. Organisasi berhenti sebagai anggota KNPI karena : Atas permintaan tertulis Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP bersangkutan; Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota; Tidak tunduk dan patuh terhadap aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI
  2. Dibekukan keanggotaannya karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan dalam KNPI.

BAB II

PERMUSYAWARATAN

Pasal 5

Kongres

  1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau serta Undangan DPP KNPI.
  2. Peserta Kongres KNPI adalah : Dewan Pengurus Pusat KNPI; Majelis Pemuda Indonesia Pusat; Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
  3. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Tingkat Nasional yang telah memenuhi syarat sesuai dengan BAB I, Pasal 1 ART.
  4. Peninjau Kongres KNPI terdiri dari : Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Tingkat Nasional yang untuk kedua kalinya mengikuti kongres; Utusan Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri; Utusan Badan Khusus/Lembaga Otonom DPP KNPI; Utusan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
  5. Undangan Kongres KNPI terdiri dari : Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Tingkat Nasional yang untuk pertama kalinya mengikuti Kongres; Utusan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI
  6. Peserta Kongres memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih, masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara.
  7. Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak memilih dan dipilih;
  8. Rancangan Materi Kongres ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Paripurna Nasional;
  9. Rekomendasi Tuan Rumah Kongres di usulkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi.
  10. Sidang-sidang Kongres dipandu oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan Presidium Sidang Kongres yang terpilih;
  11. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat KNPI diterima oleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat KNPI dinyatakan demisioner.

Pasal 6

Kongres Luar Biasa

  1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi yang memenuhi pasal 17 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar KNPI; 
  2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar KNPI

Pasal 7

Rapat Pimpinan Paripurna Nasional

  1. Peserta Rapat Pimpinan Paripurna Nasional terdiri dari:
    1. Dewan Pengurus Pusat KNPI;
    2. Majelis Pemuda Indonesia;
    3. Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi;
    4. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Tingkat Nasional.
  1. Peserta Rapat Pimpinan Paripurna Nasional memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  2. Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan hanya memiliki hak bicara;
  3. Menetapkan Peserta Kongres berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pengurus Pusat KNPI I
  4. Menetapkan Rancangan materi Kongres KNPI yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI;
  5. Menetapkan tuan rumah Kongres berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI.
  6. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Paripurna Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 8

Musyawarah Daerah KNPI Provinsi

  1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau serta Undangan DPD KNPI Provinsi.
  2. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah :
    1. Utusan Dewan Pengurus Pusat KNPI;
    2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
    3. Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota
    4. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;
  3. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Provinsi .
  4. Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Provinsi terdiri dari : Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Provinsi yang untuk kedua kalinya mengikuti Musyawarah Daerah KNPI Provinsi; Utusan Badan Khusus/Lembaga Otonom DPD KNPI Provinsi; Utusan Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik
  5. Undangan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi KNPI terdiri dari : Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Provinsi yang untuk pertama kalinya mengikuti Musyawarah Daerah KNPI Provinsi; Utusan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI
  6. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih, masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  7. Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Provinsi hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak memilih dan dipilih;
  8. Rancangan Materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
  9. Rekomendasi Tuan Rumah Musyawarah Daerah KNPI Provinsi di usulkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten/Kota.
  10. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dipandu oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan Presidium Sidang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi yang terpilih;
  11. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi diterima oleh Musyawarah Daerah KNPI Provinsi, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Provins dinyatakan demisioner.

Pasal 9

Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi

  1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi dapat diadakan apabila dipandang perlu ataspermintaan secara tertulis lebih dari ½ (setengah) Organisasi kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun ditingkat Propinsi serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
  2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi,berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi sebagaimana diatur pada pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini.

 Pasal 10 

Rapat Pimpinan Daerah Provinsi

  1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah Provinsi terdiri dari: Utusan Dewan Pengurus Pusat KNPI; Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;
  2. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Provinsi.
  3. Peserta Rapat Pimpinan Daerah Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  4. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan hanya memiliki hak bicara;
  5. Menetapkan Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.
  6. Menetapkan Rancangan materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
  7. Menetapkan tuan rumah Musyawarah Daerah KNPI Provinsi berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi
  8. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.

Pasal 11

Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota

  1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta dan Peninjau serta Undangan KNPI Kabupaten/Kota.
  2. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah :
    1. Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi ;
    2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
    3. Utusan Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI
    4. Majelis Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten/Kota;
  3.  Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
  4. Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari : Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang untuk kedua kalinya mengikuti Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Utusan Badan Khusus/Lembaga Otonom DPD KNPI Kabupaten/Kota
  5. Undangan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota KNPI terdiri dari : Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang untuk pertama kalinya mengikuti Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Utusan Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan/ Distrik; Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota
  6. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih, masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  7. Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak memilih dan dipilih;
  8. Rancangan Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipandu oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan Presidium Sidang Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota yang terpilih;
  10. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota diterima oleh Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.

Pasal 12

Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota

  1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih ½ (setengah) jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta lebih ½ (setengah) Dewan Pengurus KNPI Kecamatan;
  2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota sebagaimana diatur yang pada pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 13

Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

  1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
    1. Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
    2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
    3. Utusan Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI
    4. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;
  2.  Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
  3. Peserta Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  4. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/ Kota dan hanya memiliki hak bicara;
  5. Menetapkan Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.
  6. Menetapkan Rancangan materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
  7. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI

  1. Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI dihadiri oleh Peserta dan Peninjau serta Undangan KNPI Kabupaten/Kota.
  2. Peserta Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI :
    1. Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
    2. Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik KNPI;
    3. Majelis Pemuda Indonesia KNPI Kecamatan/ Distrik;
    4. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kecamatan/Distrik.
  1. Peninjau Musyawarah Kecamatan/ Distrik KNPI terdiri dari :

 

  1. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kecamatan/Distrik yang untuk kedua kalinya mengikuti Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI;
  2. Utusan Badan Khusus/Lembaga Otonom Dewan Pengurus Kecamatan/ Distrik KNPI
  3. Undangan Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI terdiri dari :
  4. Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP Nasional Tingkat Kecamatan/Distrik KNPI yang untuk pertama kalinya mengikuti Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI.
  5. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kecamatan KNPI
  6. Peserta Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih, masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  7. Peninjau Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak memilih dan dipilih;
  8. Rancangan Materi Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah Kecamatan/Distrik;
  9. Sidang-sidang Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI dipandu oleh Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik KNPI dan Presidium Sidang Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI yang terpilih;
  10. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik KNPI diterima oleh Musyawarah Kecamatan/Distrik KNPI, maka Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik KNPI dinyatakan demisioner.

BAB III

RAPAT-RAPAT

Pasal 15

Rapat Kerja Nasional

  1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
    1. Dewan Pengurus Pusat KNPI;
    2. 2 (dua) orang Utusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
    3. 2 (dua) orang Utusan Majelis Pemuda Indonesia Pusat;
    4. 2 (dua) orang Utusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Nasional
    5. 1 (satu) orang Utusan Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri
    6. 1 (orang) Utusan Badan Khusus/Lembaga Otonom DPP KNPI
  1. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara dan hak suara masing masing secara perorangan mempunyai hak 1 (satu) suara;
  2. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI;
  3. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.